Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 21, 2020 1:52 pm

 Dirjen Otda Kunker ke Wilayah Meepago, Ini Agenda Pertama di Hari Pertama

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si memberikan arahkan pada acara pembukaan sosialisasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan 90 Tahun 2019. Foto: humas.nabirekab.go.id

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri,  Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si melakukan kunjungan kerja di wilayah Meepago, dipusatkan di Kabupaten Nabire, Jumat (11/9/20).

Dirjen Otda dan rombongan tiba di Bandar Udara Nabire dengan menggunakan pesawat carteran dari Timika pada pukul 14.15 WIT. Diren Otda dan rombongan disambut  Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon, S.STP., dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.

Kurang lebih 35 menit,  tim beristirahat di ruang VIP Bandara Nabire. Selanjutnya, rombongan Dirjen menuju penginapan untuk persiapan.

Pada pukul 14.30 WIT, Dirjen memberikan arahan pada pembukaan “Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Penganggaran dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021” dihadiri oleh 5 Bupati dan unsur Forkopimda, Sekda, kepala BPKAD, dan Inspektur dari wilayah Meepago (Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire).

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP mengalungkan noken dan bunga kepada Dirjen Otda, Depdagri, Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si saat tiba di Bandar Udara dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Meepago, Jumat (11/9/20). Foto:humas.nabirekab.go.id

Arahan Dirjen Otda menitikberatkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dalam hal ini pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19.

“Nabire adalah salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, maka saya ingin mengingatkan bahwa Pilkada Tahun 2020 adalah Pilkada tidak normal. Karena itu, kepada semua pihak kami minta untuk bertindak tidak biasa atau bertindak tidak normal. Tidak seperti  Pilkada sebelumnya karena kita berada pada  situasi pandemi Covid-19 ,” kata Dirjen Otda, Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si.

Dijelaskan Akmal, “Pilkada ini ada 15 tahapan. Nah, pada tahapan ke -5, Pilkada ini ingin diberhentikan karena dikhawatirkan akan membuat klaster baru Covid-19. Tetapi, kami melakukan komunikasi dengan KPU, Bawaslu dan kepada Satgas Nasional Covid-19 dan sama-sama menyusun intrumen karena kami yakin bahwa sepanjang Pilkada ini dilaksanakan dengan seting yang tepat justru akan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi kita.”

Terkait dampak ekonomi, kata Dirjen Otda, “Kita saksikan lemahnya ekonomi kita saat ini. Tidak ada sektor produksi yang berjalan saat ini. Lalu, apa yang terjadi? Indonesia minus 300 trilyun pendapatan pajak kita. Akibat kurangnya pendapatan nasional, jumlah transfer ke daerah pun berkurang. Dalam kondisi ini, salah satu sektor yang kita harapkan adalah hanya belanja rumah tangga yang bisa menggerakkan ekonomi kita, yaitu warung/rumah makan, toko, kios dan lainnya. Sementara pabrik-pakrik tidak produksi, peswat tidak operasi dan lainnya.”

“Lalu, pertanyaannya, bagaimana ekonomi rumah tangga tetap berjalan? Ya, belanja pemerintah. Salah satunya Pilkada ini, karena ada 15 trilyun yang beredar di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Uang itu untuk apa? Sebanyak 60 persen untuk honor penyelenggara  dan sisanya 40 persen adalah belanja masker, sanitaizer dan belanja lain-lain yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Jadi, salah satu aspek yang bisa menyelamatkan kemungkinan Indonesia dari resesi adalah belanja pemerintah, karena itulah yang bisa menyelamatkan ekonomi masyarakat di saat ini. Tapi, kalau belanja pemerintah tidak keluar, masyarakat mati,” jelasnya.

Selain itu, kata Dirjen Otda, “Kurang lebih 733 Paslon di 270 daerah. Andaikan satu Paslon menggelontorkan anggaran 5 milyard, maka kira-kira berapa trilyun yang akan beredar di masyarakat. Nah, ini salah satu aspek lain yang akan ikut mendorong ekonomi masyarakat kita. Banyak pihak khawatirkan tetapi dengan kondisi semacam ini Pilkada tetap kita jalankan sepanjang setingannya pas. Semua pihak, baik penyelenggara dan seluruh masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Tetapi, setingan tidak pas, maka akan terjadi penyebaran Covid-19.”

Oleh karena itu, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu membuat pakta integritas yang akan ditandatangani oleh setiap Paslon yang isinya adalah siap menerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam semua tahapan dan siap menerima sangsi jika melanggar.

Dirjen Otda, Depdagri, Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si  bersama Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP, Unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Nabire saat transit di VIP Bandara Nabire. Foto: humas.nabirekab.go.id

“Hingga saat ini, hampir 72 kepala daerah yang kami tegur terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilakda. Ada Paslon yang menggelar acara dangdut mengumpulkan orang banyak, itu tidak boleh. Kami sudah berikan teguran. Pada tahapan selanjutnya, kami harapkan harus tetap dipastikan agar semua wajib ikuti protokol kesehatan. Bagi kepala daerah dan Paslon yang melanggar, kami akan berikan sangsi. Rencana kami ada teguran pertama, kedua dan sangsi berupa tidak melakukan mutasi atau sangsi menundaan pelantikan kepala daerah yang terpilih selama tiga bulan, itu tidak enak,” kata Dirjen Otda.

Ia berharap, “Kabupaten Nabire dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di Papua. Saya berterima kasih, walaupun Pak Isaias tidak maju lagi di Nabire tetapi tetap mendorong penerapan protokol kesehatan. Kami apresiasi juga dengan penanganan Covid-19 selama ini di Nabire dan wilayah Meepago. Saya memantau sejumlah kegiatan selama ini bagus.”

“Sekali lagi, tolong laksanakan semua tahapan Pilkda dengan protokol kesehatan. KPU, Bawaslu dan Forkopimda harus berkoordinasi setiap saat dan kami akan pantau. Kami sudah siapkan 27 tim untuk memantau semua daerah. Jika Nabire sukses, saya akan berikan hadiah mesin untuk cetak KTP dan Kartu Keluarga,” kata Dirjen Akmal.

Usai memberikan arahkan, Dirjen dan para Bupati Meepago menggelar rapat tertutup membahas sejumlah agenda.

BACA JUGA: Dirjen Otda Kunker ke Wilayah Meepago: Agenda Kedua,  Gelar Rapat Bersama Bupati se-Meepago

Acara sosialisasi Permendagri dilanjutkan oleh Kasubdit Wil. III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Ihsan Dirgahayu, M.AP dan pemateri lainnya. (humas.nabirekab.go.id)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.