Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 28, 2020 5:26 am

Difasilitasi DPPPA Nabire, 179 Pasangan Ikut Nikah Massal

Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim, S.IP., MM., saat memberikan sambutan pada pernikahan missal sebanyak 179 pasangan di Kabupaten Nabire. Foto: humas.nabirekab.go.id.

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Nabire memfasilitasi pernikahan massal sebanyak 179 pasangan  telah hidup bersama. Pernikahan massal yang dilangsungkan di halaman Kantor Bupati Nabire, Kamis (3/9/2020) itu dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim, S.Ip., MM serta dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Suku, Tokoh Agama dan keluarga dari para pasangan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim, S.Ip., MM mengatakan,”Nikah massal sebanyak 179 pasangan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat karena banyak pernikahan belum tercatat secara sah oleh negara. Akibatnya, hak anak terabaikan, terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan terjadi perlakuan tidak adil lain.”

“Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diproses hukum karena persoalan legalitas pernikahan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui OPD terkait yakni DPPPA memfasilitasi pernikahan bagi pasangan yang telah hidup bersama,” Amirullah.

Kepala Dinas PPPA, Yufinia Mote, S. SiT menjelaskan, nikah massal ini dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak. “Mereka dapat menerima hak-hak sebagai anggota keluarga. Ini mengacu pada Undang Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan akan tercapai bila masing-masing pihak mengerti hak dan kewajiban serta memahami kedudukan dalam perkawinan. Suami-istri mempunyai kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sehingga setelah menikah secara adat, mereka harus menikah secara agama dan Negara. “

Yufinia lebih lanjut menjelaskan, “Dengan disahkan secara negara maka pasangan ini bisa mendapatkan haknya terutama dalam adminsitrais kependudukan. Ketika pernikahan warga sudah disahkan secara formal, tentu saja akan dikeluarkan akta nikah atau buku nikah.”

“Jadi, selain sudah sah secara negara, ini juga akan memudahkan masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan seperti akte kelahiran anak, KTP, Kartu Keluarga, paspor, dan lain-lain,” tutur Yufinia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Nabire, Yufinia Mote, S.SiT., saat memberikan sambutan pada pernikahan missal sebanyak 179 pasangan di Kabupaten Nabire. Foto: humas.nabirekab.go.id.

Yufinia juga menyampaikan berterima kasih kepada pasangan yang mau mengikuti program ini. “Ini mengindikasikan sudah semakin tingginya kesadaran masyarakan akan pentingnya surat-surat adminitrasi kependudukan.”

“Terkait dengan Nabire sebagai zona tanggap darurat Covid-19, kami melakukan pernikahan ini dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Semua yang masuk di tempat pelaksanaan wajib pakai masker, cuci tangan, dan tempat duduk telah dibuat berjarak. Puji Tuhan semua berjalan tertib,” kata Yufinia.
Yufinia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada nikah missal ini sehingga telah berlangsung sukses.

Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, DPPPA Nabire, Susan Maruanaya menambahkan, proses pernikahan diawali dengan tata cara adat dari masing-masing pasangan dan dilanjutkan dengan pernikahan agama serta pernikahan pencatatan sipil dari dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil).

“Pendaftaran pernikahan massal telah kami buka 7-25 Agustus 2020. Syarat-syaratnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasangan suami istri, Kartu Keluarga (KK), surat nikah dari gereja (diutamakan yang sudah memiliki surat nikah gereja). Awalnya kami rencanakan 100 pasangan tetapi warga antusias mengikuti nikah massal ini sehingga jumlahnya melonjak menjadi 179,” kata Susan Maruanaya. (humas.nabirekab.go.id)

LIHAT FOTONYA: Nikah Massal 179 Pasangan di Nabire

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.