Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 21, 2020 3:55 pm

Bupati  Nabire Terima Wakil Pencari Kerja, Ini Kesepakatan Bersama

Sejumlah perwakilan pencari kerja dan koordinator, Hendrik Andoi dan Rein Windesi saat audiensi dengan Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP di ruang kerjanya mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan aspirasi para pencari kerja di Kabupaten Nabire, Selasa (8/9/20). Foto: humas.nabirekab.go.id

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Nabire resmi telah mengumumkan Hasil Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 melalui Surat Keputusan Bupati (SK) Bupati Nabire Nomor 800/2195/SET Tentang Penetapan Hasil Kelulusan CPNS Kabupaten Nabire Tahun 2018 pada 22 Agustus 2020.

Berkenaan pengumunan ini, sejumlah pencari kerja di Kabupaten Nabire menggelar demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire dan di Kantor Bupati Nabire pada 25 Agustus 2020. Mereka meminta DPRD Nabire untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan berkoordinasi menyampaikan aspirasi pencari kerja kepada pihak eksekutif.

Para pencari kerja antara lain menyampaikan aspirasi terkait dengan formasi untuk Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai diisi oleh non OAP.

Menindaklanjuti hal ini, 26 Agustus 2020, Pansus DPRD Nabire dan pihak eksekutif diwakili Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP menggelar rapat koordinasi di kantor DPRD Nabire. Selanjutnya, Sekda Maipon membahas hasil rapat koordinasi tersebut dengan Bupati pada Senin, 7 September 2020.

Pada Selasa, 8 September 2020, Bupati menerima sejumlah perwakilan pencari kerja dan koordinator aksi, Hendrik Andoi dan Rein Windesi di ruang kerjanya untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan aspirasi para pencari kerja.

Bupati Isaias didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon, S.STP; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), Samuel Warijo, S.AP., MAP, dan sejumlah pejabat eselon 2 memberikan tanggapan kepada para perwakilan dan mengambil sejumlah kesimpulan bersama.

Mengawali diskusi, Bupati menyampaikan, “Saya sebagai pimpinan daerah mohon maaf karena pada waktu penyampaian aspirasi waktu lalu, saya tidak berada di tempat karena ada kegiatan bersama Mendagri di Jakarta. Oleh karena itu, hari kedua setelah saya tiba, saya menerima para perwakilan untuk menyampaikan aspirasnya dan kita diskusikan bersama.

Terkait dengan keterlambatan pengumuman, kata Bupati Isaias, “Kami dinilai lambat tapi kami berjuang ke BKN pusat karena  hasil kelulusan seimbang antara OAP dan Non-OAP. Hasil seimbang karena Nabire ini tidak sama dengan kabupaten pedalaman, Nabire itu mejemuk, kabupaten tua sehingga dihuni oleh berbagai suku nusantara. Saya bersama BKD dengan teman-teman dari Papua Barat kami ketemu meneri di  BKN pusat untuk perjuangkan 80/20 sesuai dengan kesepakatan para bupati Papua di Jayapura.”

Berkenaan dengan pertanyaan mengapa kuota OAP diisi oleh orang non-OAP, kata Bupati, itu karena formasi tersebut tidak dilamar oleh OAP, terutama bidang-bidang langka. “Mereka yang non-OAP yang masuk itu tentu mereka yang lahir besar di Nabire, orang tuanya dan mereka yang selama ini mengabdi untuk Nabire  dan bidang-bidang langka yang tidak ada pelamar OAP, misalnya Guru Teknik, Guru Agama Hindu, Teknik Sipil, Akuntansi, MIPA, Kedokteran, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Elektro, Apoteker, Perekam Medis, Pendidikan Matematika, Pendidikan Agama Islam, dan lainnya.”

“Memang banyak pengangguran OAP di Nabire tetapi kebanyakan jurusan sama, yakni bidang sosial. Jadi, kalau lulusan sosial itu persaingannya banyak. Apalagi dari jumlah yang tes kemarin itu lebih dari 2000 orang dalah tamatan SMA/SMK. Jadi, perlu dipahami bahwa tidak mungkin semua masuk,” kata Bupati.

“Saya pribadi, saya juga memahami situasi ini. Karena kondisi semacam ini, pada masa kepemimpinan saya, pernah perjuangkan 1.300 honorer untuk menjadi pegawai. Itu saya perjuangkan tanpa pilih-pilih orang, hanya Tuhan yang tahu kerja saya,” kata Bupati.

Oleh karena itu, dijelaskan Bupati Isaias, “Saya bersama para Bupati se-provinsi Papua sudah memperjuangkan penerimaan honorer di Provinsi Papua. Pusat sudah respon 20.000 orang untuk Papua, penerimaan ini akan dilakukan November 2020 ini. Kami di Nabire sebagai pintu gerbang dan pusat dari wilayah Meepago banyak pencari kerja. Kita mau 1.500 orang. Jadi, bagi mereka yang belum lulus siapkan diri agar terakomodir. Jangan ikut-ikutan terprovokasi, jangan ikut-ikut demo, nanti yang rugi adalah anda sendiri.”

“Nabire ini ada dua suku besar pemilik hak ulayat, Nabire pesisir dan Nabire gunung. Siapkan data saja, kita akan prioritaskan besok. Karena yang honorer ini kewenangan ada di saya,” kata Bupati.

Koordinator, Handrik Andoi menyampaikan sejumlah hal sebagai tanggapan atas apa yang dijelaskan oleh Bupati Nabire. Antara lain, Andoi mengatakan, “Kami apresiasi karena Bupati terima kami. Inilah yg kami harapkan.”

“Aksi ini atau aspirasi ini sejak awal saya sampaikan bahwa ini harus murni kepentingan pencari kerja. Saya tidak mau ada aspirasi ini diboncengi oleh kepentingan politik. Ini murni untuk CPNS,” kata Andoi.

Andoi menyampaikan, pada penerimaan berikutnya, harus memperhatikan anak-anak asli Nabire, baik pesisir dan pegunungan serta untuk kuota 20 persen itu mereka yang lahir besar Nabire dan orang tuanya mengabdi di Nabire sejak dulu.

Pada akhir pertemuan, disepakati bersama bahwa pertama, pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah tidak bisa mengubah keputusan yang telah dikeluarkan.

Kedua, pada penerimaan berikut akan memprioritaskan anak-anak asli Nabire, baik pesisir dan pegunungan serta mereka yang lahir besar Nabire dan orang tuanya mengabdi di Nabire sejak lama.

Ketiga, semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan daerah Kabupaten Nabire. (humas.nabirekab.go.id)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.