Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 30, 2020 10:29 pm

Bahas Temuan Awal BPK RI, Pemkab Nabire Komitmen Pertahankan WTP

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon, S.STP., Inspektur Kabupaten Nabire, Yohanes Ramandey, S.H menyerahkan dokumen temuan awal kepada OPD untuk menjawab dalam waktu 60 hari kerja, Selasa, (08/09/20). Foto: humas.nabirekab.go.id

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar Rapat Membahasan Temuan Awal BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Nabire di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Selasa, (08/09/20).

Rapat dipimpin Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP didampingi  Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon, S.STP., Inspektur Kabupaten Nabire, Yohanes Ramandey, S.H, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi  Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik dan Bendaharawan se-Kabupaten Nabire.

Bupati Isaias menjelaskan, pemeriksaan oleh BPK RI atas laporan keuangan sebuah daerah itu rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka perbaikan dan penyerpurnaan. “Tahun 2019 ini, sebagaimana biasanya, ada beberapa temuan awal BPK RI yang terkait dengan administrasi dan pelanggaran. Kita rapat hari ini untuk menjawab itu semua untuk perbaikan ke depan.”

“Kepada OPD terkait agar segera menjawab dalam jangka waktu 60 hari. Terkait dengan ASN yang telah pindah tugas dan yang sudah pensiun tetapi gajinya masih dibayarkan agar segera dicek. BPK RI berikan catatan agar mereka yang sudah pindah tugas ke kabupaten lain dan yang sudah pensiun agar gajinya diberhentikan,” kata Bupati Isaias.

Selain itu, Bupati meminta agar terkait dengan temuan awal dana BOS, JKN di Puskesmas serta kelebihan pembayaran dana kampung serta adminstrasi lainnya agar segera diselesaikan.

Komitmen Pertahankan WTP

Bupati Isaias menjelaskan, “Selama lima tahun mulai dari tahun 2010-215, pada periode pertama kepemimpinan saya, saya fokus untuk melakukan pendataan atau istilahnya sensus aset Kabupaten Nabire yang terdapat di distrik-distrik sebelum Nabire dimekarkan (Paniai lama), yakni mulai dari Mulai, Ilu, Ilaga, Paniai, Wagethe, Moanemani, Mapia dan Nabire. Hasilnya, selama 6 tahun itu, kami selesaikan aset senilai satu trilyun enan milyard. Ini adalah pekerjaan yang diapresiasi oleh BPK RI.”

“Setelah urusan aset ini selesai, kami fokus pada pembenahan keuangan daerah. Puji Tuhan, periode kedua kepimpinan kami, tahun 2016, kami dapat opini Wajar Tanpa Mengecualian (WTP), tahun 2017 juga dapat WTP, tahun 2018 dapat WTP dan kemarin tahun 2019 juga dapat opini WTP dari BPK RI. Ini adalah hasil kerja seluruh OPD, hasil kerja kita semua. Saya menyampaikan terima kasih,” kata Isaias disambu tepuk meriah oleh seluruh pimpinan OPD, Kepala Distrik dan Bendaharawan se-Kabupaten Nabire yang hadir pada rapat itu.

BACA: Nabire Raih Opini WTP dari BPK RI 4 Kali Berturut-turut

Bupati Isaias mengajak, seluruh OPD untuk terus bekerja keras untuk mempertahakan opini WTP pada tahun 2020.

“Kita harus komitmen pertahankan kinerja kita, bila perlu tingkatkan untuk pertahankan opini WTP. Saya yakin kerja sama dari kita semua kita bisa pertahankan opini WTP yang sudah kita peroleh 4 kali berturut-turut ini,” kata Bupati Isaias.

Bupati juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, Slmat, S.E., M.Si serta seluruh tim anggaran dan jajarannya atas kerja keras dan usaha-usaha yang dilakukan selama ini untuk menyehatkan keuangan daerah Kabupaten Nabire. (humas.nabirekab.go.id)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.