Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 21, 2020 1:52 pm

Bahas Sejumlah Agenda, Dirjen Otda Gelar Rapat Bersama Bupati Meepago

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si foto bersama dengan para Bupati Meepago usai memberikan arahkan pada acara pembukaan sosialisasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan 90 Tahun 2019. Foto: humas.nabirekab.go.id

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri,  Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si melakukan kunjungan kerja di wilayah Meepago, dipusatkan di Kabupaten Nabire, Jumat (11/9/20).

Agenda pertama pada hari pertama adalah memberikan arahkan terkait penerapan protokol kesehatan pada pembukaan sosialisasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan 90 Tahun 2019.

BACA: Dirjen Otda Kunker ke Wilayah Meepago, Ini Agenda Pertama di Hari Pertama

Usai memberikan arahkan, Dirjen Otda melakukan pertemuan tertutup dengan lima bupati Meepago, yakni Bupati Intan Jaya, Bupati Paniai, Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai dan Bupati Nabire di ruang rapat Bupati Nabire.

Kepada humas.nabirekab.go.id, Dirjen Otda mengatakan, beberapa agenda agenda yang dibicarakan dalam rapat bersama para bupati Meepago tersebut, antara lain salah satunya adalah terkait dengan  dinamika yang terjadi terkait dengan  Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Pertama, terkait dengan Otsus Papua. Karena, beberapa minggu lalu, saya bertemu dengan MRP dan DPRP. Saya ingin mengumpulkan aspirasi dari bahwa dan aspirasi dari atas. Ini kami mau melihat kondisi rillnya bagaimana agar kami bisa mengambil keputusan yang tepat terkait dengan dinamika yang terjadi terkait dengan Otsus Papua. Kemudian, kami akan melaporkan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan,” kata Dirjen Otda.

Bupati Wilayah Adat Meepago, Provinsi Papua. Foto: humas.nabirekab.go.id

Selain itu, kata Akma, “Ada beberapa agenda, termasuk aspirasi lima bupati yang hadir di sini. Saya tahu pak, saya bukan tidak tahu.“

Rapat tertutup dilangsungkan kurang lebih 1 jam dan pada pukul 16.00 WIT, Dirjen Otda memimpin rapat secara virtual dengan KPU, Bawaslu, dan Paslon seluruh Indonesia dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan Pilkada 2020. (humas.nabirekab.go.id)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.