Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Oktober 29, 2020 5:32 pm

Nabire Raih Opini WTP dari BPK RI 4 Kali Berturut-turut

Kepala BPKAD Kabupaten Nabire, Slamet, SE., M.Si saat menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua mewakili Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP. Foto: BPKAD Nabire.

HUMAS.NABIREKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Nabire yang keempat kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2019.

Opini WTP kepada Kabupaten Nabire diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., ACPA., CPA (Aust)., CSFA., CFrA., CA pada Kamis, (27/8/20) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Jayapura dan diterima  oleh Kepala BPKAD Kabupaten Nabire, Slamet, SE., M.Si atas nama Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP didampingi Ketua DPRD Nabire, Akulian Douw dan Inspektur Kabupaten Nabire, Yohanis Ramandey, SH.

Kepada humas.nabirekab.go.id, Kepala BPKAD Kabupaten Nabire, Slamet, SE., M.Si menjelaskan, “Kami  mewakili Bupati Nabire untuk menerima opini WTP ini karena Bupati Nabire sedang memenuhi undangan dari Mendagri dan Kepenpan RB di Jakarta,”kata Slamet, Jumat, (28/8/20).

Kepala BPKAD Kabupaten Nabire, Slamet, SE., M.Si; Ketua DPRD Nabire, Akulian Douw dan Inspektur Kabupaten Nabire, Yohanis Ramandey, SH saat menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Kamis, (27/8/20) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua .Jayapura. Foto: Foto: BPKAD Nabire.

“Jadi, opini WTP ini adalah yang keempat kalinya pemerintah Kabupaten Nabire  mempertahankan predikat WTP sejak tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan kini 2019,” kata Slamet.

Dijelaskan Slamet, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah menyerahkan LKPD  Tahun Anggaran 2019 dan Tim BPK RI telah  melakukan Pemeriksaan Awal/Pendahuluan sampai Pemeriksaan Terinci.

“Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa penyajian informasi keuangan terdiri dari Neraca Periode 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas Laporan Keuangan,” jelas Slamet.

Dikatakan Slamet, “Hal ini tentu berkat kerja keras seluruh entitas pelaporan di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Nabire. Semoga dengan Opini WTP ini dapat menambah semangat dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing.”

Lebih lanjut Slamet menjelaskan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua menyerahkan 3 dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2019, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. (humas.nabirekab.go.id)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita lainnya

Salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah Papua adalah informasi yang benar, jujur, dan obyektif, yang diperoleh melalui mekanisme yang benar dan diperoleh dari sumber yang kompeten dan kredibel serta jika dipublikasikan maka dipublikasikan melalui media jelas alamat redaksinya, ada boks redaksi di medianya, dan wartawannya jelas nama dan orangnya.” Yermias Degei, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire.